Perangkat Desa Kabupaten Jember sampai usia 60 tahun


PPDI Jember  – Setelah dua tahun lebih Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam status pemerintahan, tanpa mengenal lelah dan putus asa, walaupun hambatan dan rintangan terus menghantui, akhirnya Pemkab Jember bergerak hatinya, Pemkab sudah memasukkan revisi  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, terkait masa jabatan Perangkat Desa. Dalam Rapat Paripurna DPRD Jember bersama Pemkab Tanggal 31 Oktober 2012, di sepakati dengan merevisi perda No.6 tahun 2006 pasal 23 sehingga masa jabatan perangkat desa adalah sejak diangkat sampai berusia 60 tahun.
Sebelumnya dalam perda mengenai pemerintahan desa itu, pada pasal 23, disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa 10 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali. Hal inilah  yang menyebabkan ketidak stabilan pemerintah desa saat menghadapi pilkades, berpotensi tidak kondusif  dalam masyrakat menimbulkan perpecahan,karena ada tarik menarik kepentingan  oleh calon Kepala Desa, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dan memastikan perangkat Desa netral dalam Pilkades tersebut,  PPDI Jember mengusulkan kepada Pemkab untuk merevisi pasal tersebut.. “Kami inginnya supaya perangkat desa menjabat sejak dilantik hingga usia 60 tahun,” kata Ketua PPDI Jember Suherman.

Suherman beralasan, pemerintah tidak pernah menyebut batasan waktu masa jabatan perangkat desa. Kedua, status kerja perangkat desa selama ini tidak jelas. “Apakah kami ini pekerja harian, honorer, atau kontrak. Kami ingin keberpihakan pemerintah untuk menaikkan status, menghargai perangkat,” katanya.

Jika perangkat desa dibatasi masa bakti, PPDI keberatan. Pasalnya, jika ada masa bakti, ini berarti perangkat desa adalah tenaga kontrak. “Padahal kontrak dengan siapa juga tidak jelas,” keluh Suherman.

Dalam hal honor pun, nominalnya Rp 920 ribu per bulan. Itu pun dalam hal penggajian tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena tidak selalu diberikan setiap bulan, karena bisa dirapel bahkan di lapangan ada yang sampai 8 bulan baru dapat rapelan.

Ketiga, PPDI beralasan, dengan adanya masa jabatan berdasarkan usia, maka perangkat desa bisa terhindar dari gonjang-ganjing politik setelah pemilihan kepala desa. “Sekarang kan era like and dislike,” kata Suherman. Perangkat desa akan diangkat dari kalangan pendukung kepala desa terpilih.

Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jember, Jufriyadi, mengatakan, permintaan PPDI itu disetujui oleh Pemkab Jember. “Pemkab sudah memasukkan revisi pasal tersebut”. Jufri juga menambahkan, dalam Perda sebelumnya SK perangkat desa  cukup kepala desa, namun sekarang akan diterbitkan dan ditanda tangani camat atas nama Bupati.

( mashuri )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s